
Photo by Nathana Rebouças on Unsplash
Ketidakpastian
ekonomi global, mulai dari dampak pandemi COVID-19, perang dagang AS-Tiongkok,
hingga konflik Rusia-Ukraina, telah memaksa banyak negara, termasuk Indonesia,
untuk mencari solusi yang inovatif guna menjaga stabilitas ekonomi. Dalam
konteks ini, digitalisasi muncul sebagai salah satu langkah strategis yang
sangat relevan. Mengingat tren pertumbuhan transaksi digital, seperti
e-commerce yang mendominasi sektor ekonomi digital Indonesia dengan nilai
transaksi mencapai USD 62 miliar pada 2023, menandai peran penting sektor ini
dalam mendukung pendapatan negara. Dengan potensi ekonomi digital Indonesia
yang diperkirakan tumbuh delapan kali lipat menjadi Rp4.531 triliun pada 2030,
kebijakan dan infrastruktur digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menopang
dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.
Kondisi
ini mencerminkan urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat
infrastruktur digital dan memastikan adanya ekosistem yang terintegrasi, yang
mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta dukungan regulasi yang
mendukung inovasi. Dengan meningkatnya penggunaan fintech dan platform
pembayaran digital di berbagai wilayah, peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) untuk mengakses pasar yang lebih luas semakin terbuka lebar.
Arah
kebijakan yang berfokus pada infrastruktur digital juga dapat menambah
stabilitas ekonomi. Hingga 2023, Indonesia terus memperluas jaringan fiber
optik dan meluncurkan satelit multifungsi yang menargetkan akses di daerah 3T
(terdepan, terpencil, tertinggal), untuk mengurangi kesenjangan akses internet
di seluruh wilayah. Infrastruktur ini akan menjadi fondasi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, khususnya dengan target kontribusi
ekonomi digital mencapai 20% PDB pada tahun 2045.
Dalam
hal kebijakan yang lebih konkret, pemerintah bisa lebih memperhatikan tiga fase
utama transformasi digital nasional, yaitu "Prepare,"
"Transform," dan "Lead." Strategi ini menargetkan
peningkatan daya saing digital dan inklusi ekonomi yang lebih luas. Dengan
mengintegrasikan kebijakan berbasis data dan analisis ekonomi, potensi ekonomi
digital Indonesia dapat benar-benar dioptimalkan. Jika terus didorong, kontribusi
sektor ini terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% tampaknya
sangat mungkin dicapai.
Namun, agar potensi ini terealisasi optimal,
pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pembangunan
infrastruktur digital harus menjadi prioritas. Menurut Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, kebijakan seperti Digital Economic Agreement Framework
(DEFA) di ASEAN akan membantu memperkuat ekosistem digital, menarik investasi,
serta memperkuat sektor UMKM. Infrastruktur yang kuat sangat penting untuk
memperbaiki konektivitas, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi
digital secara menyeluruh.
Kedua, pengembangan ekosistem digital yang
komprehensif perlu dilakukan dari hulu ke hilir. Ekosistem ini akan mencakup
integrasi teknologi seperti 5G, kecerdasan buatan (artificial intelligence),
dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi di sektor-sektor kunci, termasuk
logistik dan industri makanan. Pada tahap ini, digitalisasi juga penting untuk
mendorong efisiensi dalam sektor logistik, sehingga dapat mengurangi ongkos
yang masih cukup tinggi di Indonesia.
Pentingnya dukungan
kebijakan pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomi digital tak bisa
diabaikan. Selain membangun infrastruktur dan ekosistem yang mendukung,
pemerintah harus memperkuat regulasi terkait perlindungan konsumen, keamanan
siber, dan perlindungan data pribadi. Selain
itu, pelatihan talenta digital perlu terus dikembangkan, khususnya melalui program
reskilling dan retraining untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, mendukung
pertumbuhan startup, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli digital
asing.
Dengan ekosistem digital yang terintegrasi dari hulu ke hilir akan memberi manfaat yang meluas bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dan mendukung Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin tidak pasti.